You Are Here: Home - UNDANG-UNDANG - UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih

dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan

terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama

Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK

PENGHASILAN.

Pasal I

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

- 2 -

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang

telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang :

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3459);

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

a. 1) orang pribadi;

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan, menggantikan yang berhak;

b. badan;

c. bentuk usaha tetap.

(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan

Subjek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri

adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia;

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri

adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

- 3 -

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk

usaha tetap di Indonesia.

(5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah

bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. pertambangan dan penggalian sumber alam,

wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk

eksplorasi pertambangan;

h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau

kehutanan;

i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai

atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari

60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan;

k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang

kedudukannya tidak bebas;

l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menerima premi asuransi atau

menanggung risiko di Indonesia.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan

badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut

keadaan yang sebenarnya.”

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah:

a. badan perwakilan negara asing;

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan

konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing,

- 4 -

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama

mereka, dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau

pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

pemberian pinjaman kepada pemerintah yang

dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf

a dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh

termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,

dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena

pengalihan harta termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

sebagai pengganti saham atau penyertaan

modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan,

persekutuan dan badan lainnya karena

- 5 -

pengalihan harta kepada pemegang saham,

sekutu, atau anggota;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan, atau

pengambilalihan usaha;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa

hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang

diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan

sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara

pihak-pihak yang bersangkutan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah

dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan

karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali

sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan

dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari

penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungantabungan

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan

sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari

pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta

penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil

- 6 -

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,

dan oleh badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara

pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh

badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai

pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh

dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang

pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,

dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau

diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak

dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara,

atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

dan

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada

badan yang memberikan dividen paling rendah

25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal

yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di

luar kepemilikan saham tersebut;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana

pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota

dari perseroan komanditer yang modalnya tidak

- 7 -

terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan kongsi;

j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh

perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama

sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin

usaha;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh

perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari

badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,

dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau

yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor

usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan; dan

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di

Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2)

diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h,

sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan, termasuk biaya

pembelian bahan, biaya berkenaan dengan

pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang

diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,

biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi

asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali

Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh

harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran

untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal

11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau

yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan;

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

- 8 -

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan

yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih,

dengan syarat:

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan

laba rugi komersial;

2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada

Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang

dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan

debitur yang bersangkutan;

3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum

atau khusus; dan

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang

yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat

Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat

kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan

dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya

berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam

negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:

a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan

puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang

pribadi;

b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh

ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang

kawin;

c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan

puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri

yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1);

d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh

ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota

keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam

- 9 -

garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak

3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal

tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g

diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut:

"Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun seperti dividen, termasuk dividen yang

dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau

anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan

kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha

bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,

cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan

biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang

ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea

siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja

dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan

bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan

kepada pemegang saham atau kepada pihak yang

- 10 -

mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,

dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas

penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh

Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam

dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang

dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk

atau disahkan oleh Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang

menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,

firma, atau perseroan komanditer yang modalnya

tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang

berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan

di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk

dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A."

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(7), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian,

pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan

harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik,

hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai,

yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar

selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta

tersebut.

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan,

dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang

menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan

cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku,

- 11 -

dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan

sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya

pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam

proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan

selesainya pengerjaan harta tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib

Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai

pada bulan harta tersebut digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai

menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali

aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta

adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva

tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif

penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta

Berwujud

Masa Manfaat Tarif penyusutan

sebagaimana

dimaksud dalam

Ayat (1) Ayat (2)

I. Bukan

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan

Permanen 20 tahun 5%

- 12 -

Tidak 10 tahun 10%

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam

ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta

berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha

tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d

atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka

jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan

sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau

penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh

dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya

penarikan harta tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima

jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa

kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal

Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud

dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa

kemudian tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a

dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah

nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan

sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

8. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6),

dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A

berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta

tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya

perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan

hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

(satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan

- 13 -

dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam

bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi

atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan

pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan

syarat dilakukan secara taat asas.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif

amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok

Tak Berwujud

Masa Tarif Amortisasi

berdasarkan metode

Garis

Lurus

Saldo

Menurun

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan

modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun

terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak

dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan

minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan

metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak

penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4),

hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber

alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan

menggunakan metode satuan produksi paling tinggi

20% (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi

komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

(satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hakhak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4),

dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak

- 14 -

tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang

diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan

pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a

dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka

jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh

dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang

mengalihkan. "

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga

keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk

menentukan penghasilan neto, dibuat dan

disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya

dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah), boleh menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat

memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak

yang bersangkutan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

yang menghitung penghasilan netonya dengan

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,

wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana

diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal

Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,

dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan

pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata

tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan

pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti

pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung

berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

- 15 -

(6) dihapus.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri

Keuangan ."

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena

Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah

sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp

25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah)

5%

(lima persen)

di atas Rp 25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah)

s.d. Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah)

10%

(sepuluh persen)

di atas Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah)

s.d. Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

15%

(lima belas

di atas Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

s.d. Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah)

25%

(dua puluh lima

persen)

- 16 -

di atas Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah)

35%

(tiga puluh lima

persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk

usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah)

10%

(sepuluh persen)

di atas Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah)

s.d. Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

15%

(lima belas

persen)

di atas Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

30%

(tiga puluh

(2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat

diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima

persen).

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena

Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam

bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian

- 17 -

tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh)

dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu)

tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh

dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif

pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak

melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1)."

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5)

dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1

(satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal

18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan

keputusan mengenai besarnya perbandingan antara

utang dan modal perusahaan untuk keperluan

penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat

diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri

atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri

selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa

efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam

negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh

persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam

negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling

rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham

yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan

kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta

menentukan utang sebagai modal untuk menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib

Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman

usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan

perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama

dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk

menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu

periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta

- 18 -

melakukan renegosiasi setelah periode tertentu

tersebut berakhir.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1)

huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal

langsung atau tidak langsung paling rendah 25%

(dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau

hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada

dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula

hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang

disebut terakhir; atau

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau

dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah

penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak

langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun

semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke

samping satu derajat.

(5) dihapus."

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus,

sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan

yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain,

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan

uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama

apapun dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang

melakukan pekerjaan bebas;

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan

pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan

suatu kegiatan.

- 19 -

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib

melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan

pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a

adalah badan perwakilan negara asing dan organisasiorganisasi

internasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang

dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah

penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya

jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun,

dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta

pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah

jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian

penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang

besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali

ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(6) dihapus.

(7) dihapus.

(8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan

diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.”

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4)

diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai

berikut:

"Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama

dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau

terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha

tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib

membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto

atas:

1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf g;

2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf f;

3) royalti;

- 20 -

4) hadiah dan penghargaan selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto

dan bersifat final atas bunga simpanan yang

dibayarkan oleh koperasi;

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan

penghasilan neto atas:

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta;

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan

jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21.

(2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong

pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada

bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan

dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) huruf f;

d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3) huruf j;

e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf i;

f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh

koperasi kepada anggotanya;

g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya.”

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7)

diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1

(satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal

25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan

yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk

- 21 -

setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang

terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak

Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di

luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam

bagian tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran

pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(3) dihapus.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat

ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka

besarnya angsuran pajak dihitung kembali

berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan

berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan

penerbitan surat ketetapan pajak.

(5) dihapus.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan

penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun

pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas

waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang

mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari

angsuran bulanan sebelum pembetulan;

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan

Wajib Pajak.

(7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib

Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya

termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- 22 -

(8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar

negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan

oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu

merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun

pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak

yang bersangkutan menerima atau memperoleh

penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final menurut Undangundang

ini."

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama

dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang

terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada

Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di

Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh

persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib

membayarkan:

a. dividen;

b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap

dan imbalan sehubungan dengan jaminan

pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan

kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia,

kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain

bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi

yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar

negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari

perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari

suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak

sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan

tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang

- 23 -

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri

yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam

negeri atau bentuk usaha tetap. "

16. Ketentuan Pasal 31 A diubah, sehingga keseluruhan Pasal

31 A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31 A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman

modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di

daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas

perpajakan dalam bentuk:

a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30%

(tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang

dilakukan;

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak

lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan

d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar

10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut

perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan

lebih rendah.

(2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

17. Di antara Pasal 31 A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal

baru yaitu Pasal 31 B dan Pasal 31 C, yang masuk dalam

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai

berikut:

“Pasal 31 B

(1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang

usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk

Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang

bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun

jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang

terutang atas:

a. pembebasan utang;

b. pengalihan harta kepada kreditur untuk

penyelesaian utang;

- 24 -

c. perubahan utang menjadi penyertaan modal.

(2) Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang

pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan

imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk

Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi

sebagai berikut:

“Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan

dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16

Tahun 2000.”

19. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal

yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32 A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian

dengan pemerintah negara lain dalam rangka

penghindaran pajak berganda dan pencegahan

pengelakan pajak.”

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan

Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 25 -

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang

Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undangundang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang

menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban

perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran

serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil

pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai

bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undangundang

perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undangundang

Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan

perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan

peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional

khususnya di bidang ekonomi.

3. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap

berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara

- 26 -

universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan

produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self

assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undangundang

Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan

investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing

maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha

tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut,

perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang

Nomor 10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka

dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu

dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal

lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan

dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak

Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi

masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan

tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan

ASEAN.

b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self

assessment tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus

menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan

tatacara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak

mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib

Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong

untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat

asas, namun untuk membantu dan membina para Wajib Pajak

pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan

penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat

wajib menyelenggarakan pencatatan.

c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik

penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan

sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi

pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak

Penghasilan yang dapat diberikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

- 27 -

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan

yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan

bentuk usaha tetap.

Huruf a

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat

tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar

Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu

kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti,

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai

Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan

pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan

tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha

tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Dalam Undang-undang ini (lihat huruf c berikut),

bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak

tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu,

walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan

dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak

Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai

eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam

pengertian badan.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan

Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan

bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan

Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan

sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan

merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi

kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak,

yaitu:

1) dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku;

2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN

atau APBD;

- 28 -

3) penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam

anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan

4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan

fungsional negara.

Sebagai Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik

yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk

lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula

asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Lihat ketentuan dalam ayat (5) dan penjelasannya.

Ayat (2)

Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri

dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri

menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau

memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak

luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan

dengan penghasilan yang diterima dari sumber

penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk

usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah

memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan

dengan pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang

menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri

dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan

kewajiban pajaknya, antara lain:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas

penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari

Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib

Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas

penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di

Indonesia.

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan

penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib

Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan

penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk

menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun

pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena

kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak

yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

- 29 -

Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya

dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam

Undang-undang ini dan Undang-undang tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek

Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang

bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk

dalam pengertian orang pribadi yang bertempat

tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai

niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah

seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus

berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang

tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh

orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap

sebagai Subjek Pajak dalam negeri dalam pengertian

Undang-undang ini mengikuti status pewaris. Adapun

untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban

perpajakannya, warisan tersebut menggantikan

kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan

tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya

beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh

orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang

tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak

dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena

pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada

objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau

badan yang bertempat tinggal atau bertempat

kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima

atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik

melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, tetapi berada di Indonesia kurang dari 183

- 30 -

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah

Subjek Pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui

bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau

badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha

tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya

tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan

demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan

orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar

negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di

Indonesia.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau

diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka

pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada

Subjek Pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya

suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang

dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesinmesin

dan peralatan.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan

untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang

pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak

bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi

atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak

bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang

tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat

dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia

apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan

agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan

bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam

kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka

menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat

kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk

usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi

tersebut menerima pembayaran premi asuransi di

Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui

pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia.

Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa

peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di

Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak

- 31 -

tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat

kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat

kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor

Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi

pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat

kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang

sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal

atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada

pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan

pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur

Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal

seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut antara

lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal

keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain

yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan

pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a dan huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan

negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan

diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya,

dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka

mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai Subjek Pajak bagi pejabat-pejabat

tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh

penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah

Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara

asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk

Subjek Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan

lain tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas

penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa

- 32 -

pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari

manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi

atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak

memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu,

tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik

mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut

bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah

untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis

kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan

menjadi:

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan

pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan

dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,

pengacara, dan sebagainya;

- penghasilan dari usaha dan kegiatan;

- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak

ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti,

sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak

dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;

- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang,

hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai

untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah

kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian

penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak

digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu

usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian

tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya

(kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di

luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis

penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat

final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan

tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain

yang dikenakan tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan

ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang

penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contohcontoh

dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan

- 33 -

asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja,

atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek

Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk

imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya

merupakan penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian,

pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian

tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain

sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan

yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu,

misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan

penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang

lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari

harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut

merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta

tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang

sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai

dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan

tersebut adalah harga pasar.

Misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan

dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku

sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta

rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan

demikian keuntungan PT S yang diperoleh karena

penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual

kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan

harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah), maka nilai jual mobil tersebut tetap dihitung

berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan

keuntungan bagi PT S. dan bagi pemegang saham

yang membeli mobil tersebut selisih sebesar

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan

penghasilan.

Komentar Pribadi :

Sekali tepuk dua lalat!!

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari

penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual

berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta

- 34 -

tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga

selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku

dalam hal terjadi penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha

merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti

saham atau penyertaan modal, maka keuntungan

berupa selisih antara harga pasar dari harta yang

diserahkan dengan nilai bukunya merupakan

penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan

nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan

harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan

dianggap sebagai

penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali

harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial

termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak

yang bersangkutan.

Komentar Pribadi : Orang

ngasih koq masih dinilai

mendapat penghasilan!!

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak,

merupakan Objek Pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah

dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena

sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar

pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium,

diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan

pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual

di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi

apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai

nominalnya. Premium tersebut merupakan

penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan

diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli

obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh

pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau

pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh

- 35 -

anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen

adalah:

1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak

langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

2) pembayaran kembali karena likuidasi yang

melebihi jumlah modal yang disetor;

3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa

penyetoran termasuk saham bonus yang berasal

dari kapitalisasi agio saham;

4) pembagian laba dalam bentuk saham;

5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa

penyetoran;

6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya

yang diterima atau diperoleh pemegang saham

karena pembelian kembali saham-saham oleh

perseroan yang bersangkutan;

7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari

modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun

yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika

pembayaran kembali itu adalah akibat dari

pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan

secara sah;

8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba,

termasuk yang diterima sebagai penebusan tandatanda

laba tersebut;

9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan

obligasi;

10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota

koperasi;

12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi

pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya

perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau

pembayaran dividen secara terselubung, misalnya

dalam hal pemegang saham yang telah menyetor

penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada

perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi

kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka

selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan

tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan

sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan

sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan

sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga

kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan

penggunaan:

- 36 -

1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak

pengarang, paten, merek dagang, formula, atau

rahasia perusahaan;

2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat

industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang

dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan

ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang

mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatanperalatan

yang digunakan di beberapa industri

khusus seperti anjungan pengeboran minyak

(drilling rig), dan sebagainya;

3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan

secara umum, walaupun mungkin belum

dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang

industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari

informasi dimaksud adalah bahwa informasi

tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak

perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan

informasi tersebut. Tidak termasuk dalam

pengertian informasi di sini adalah informasi

yang diberikan oleh

misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli

teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang

dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai

latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang

diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta

gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa

kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya

"alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar

secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang

dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang

semula berutang, sedangkan bagi pihak yang

berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun

demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat

ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil

misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera

(Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), kredit untuk

perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil

lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan

sebagai Objek Pajak.

Huruf l

- 37 -

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan

fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya

kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas

keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata

uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan

sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak

dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan

penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi

reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan

akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan

pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum

dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan

kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan

yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek

Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut

merupakan penghasilan.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1), penghasilan

berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan

dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek,

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau

bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan

Objek Pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan

melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber

dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari

tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan

tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya

perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah

kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan

pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta

memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya

pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak

atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan

atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu

lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan

termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan

pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-

38 -

jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan

Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam

pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban

administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat

Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam

ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima

bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima

tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha,

hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

dan para penerima zakat yang berhak diperlakukan

sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud

dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang

menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai

produsen suatu jenis barang yang bahan baku

utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B

memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A,

maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A

merupakan Objek Pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan

merupakan Objek Pajak apabila diterima oleh

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak

dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha,

hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang

diterima oleh badan merupakan tambahan

kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun

karena harta tersebut diterima sebagai pengganti

saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan

ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan

merupakan Objek Pajak.

Huruf d

- 39 -

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau

kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau

imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan

sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan

seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan

dan lain sebagainya, bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau

kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib

Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang

bersifat final dan

yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma

penghitungan khusus deemed profit, maka imbalan

dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut

merupakan penghasilan bagi yang menerima atau

memperolehnya.

Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi

pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di

Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan

menempati rumah yang disewa oleh perwakilan

diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan

lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan

penghasilan bagi pegawai tersebut, sebab perwakilan

diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan

Wajib Pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh

orang pribadi dari perusahaan asuransi

sehubungan dengan polis asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan

merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan

ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu

bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib

Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya

tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan

Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya

berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima

atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak

dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya

pada badan usaha lainnya yang didirikan dan

bertempat kedudukan di Indonesia, dengan

penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima

persen), dan penerima dividen tersebut

memperoleh

- 40 -

penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang

berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk

Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam

ayat ini antara lain adalah perusahaan perseroan

(Persero), bank pemerintah, bank pembangunan

daerah, dan Pertamina.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen

atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badanbadan

tersebut di atas, seperti orang pribadi baik

dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan

komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan

sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau

bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan

ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang

pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri

Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah

iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas

beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi

kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana

pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta

pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada

mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran

tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun,

dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan

sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian

sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya

berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah

mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang

dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah

penghasilan dari modal yang ditanamkan di

bidang-bidang tertentu berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh

dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan

pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada

peserta pensiun di kemudian hari, sehingga

penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada

bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang

berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidangbidang

tertentu dimaksud ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan

sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang

- 41 -

merupakan himpunan para anggotanya dikenakan

pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan

tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima

oleh para anggota badan tersebut bukan lagi

merupakan Objek Pajak.

Huruf j

Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang

kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi

kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi pemodal

khususnya pemodal kecil, perusahaan reksadana

merupakan salah satu pilihan yang aman untuk

menanamkan modalnya.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan

reksadana, maka bunga obligasi yang diterima oleh

perusahaan reksadana dikecualikan sebagai Objek

Pajak selama lima tahun pertama sejak perusahaan

reksadana tersebut didirikan atau sejak diperolehnya

izin usaha.

Huruf k

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan

yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha

(sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan

modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan

ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau

diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak

termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat

perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan

perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan

saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di

bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf f, maka dividen yang diterima atau

diperoleh perusahaan modal ventura bukan

merupakan Objek Pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat

diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi

yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan,

misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka

usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha

tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan

alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan

modal, maka penyertaan modal yang akan dilakukan

oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada

perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses

ke bursa efek.

- 42 -

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban

atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari

1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat

tidak lebih dari 1 (satu) tahun

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya

gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan

limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau

melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun

pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena

selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim

disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada

tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai

biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau

kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang merupakan Objek

Pajak.

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh

dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat

pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh

penghasilan bruto yang terdiri dari:

a. penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar Rp

100.000.000,00

b. penghasilan bruto lainnya sebesar Rp

300.000.000,00

Jumlal penghasilan bruto Rp

400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp

200.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp 200.000.000,00 =

Rp 150.000.000,00.

- 43 -

Demikian pula bunga atas pinjaman yang

dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat

dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang

diterimanya tidak merupakan Objek Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.

Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut

dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga

perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada

hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya

pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi

pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman

yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam

serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan

pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk

kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai

biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang

bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan

pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto harus dilakukan dalam bentuk uang.

Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau

kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah

dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai

biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati

bukan merupakan penghasilan. Namun demikian,

pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan

tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi

pihak yang menerima atau menikmati bukan

merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam

batas-batas yang

wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang

baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang

melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh

hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui

batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf

f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam

rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM),

Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai

biaya.

- 44 -

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu

dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan

untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya

merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar

dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta

berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran

lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan

atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11,

dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan

pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa

tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat

dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan

sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan

kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau

belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh

dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang

menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual

atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang

dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau

yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat

disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi

sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan

Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs

mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs,

pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem

pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara

taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem

pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis),

pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat

terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing

- 45 -

tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem

pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank

Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada

akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap

akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia

atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di

bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan

sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan

bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing

tersebut.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang

dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk

menemukan teknologi atau sistem baru bagi

pengembangan perusahaan boleh dibebankan

sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa,

magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan

kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan

sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan

kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat

dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak

telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba

rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya

penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti

penerbitan berskala nasional, namun dapat juga

penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan

dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut oleh

Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan

berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) setelah dikurangkan

dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian

tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau

laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai

sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian

tersebut.

Contoh :

PT A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar

Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba

rugi fiskal PT A sebagai berikut :

1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00

1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)

- 46 -

1998 : laba fiskal Rp N I H I L

1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00

2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.200.000.000,00)

Laba fiskal tahun 1996 Rp 200.000.000,00

(+)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 1997 (Rp 300.000.000,00)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)

Laba fiskal tahun 1998 Rp N I H I L (+)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 1.000.000.000,00)

Laba fiskal tahun 1999 Rp 100.000.000,00

(+)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 900.000.000,00)

Laba fiskal tahun 2000 Rp 800.000.000,00

(+)

Sisa rugi fiskal tahun 1995 (Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang

masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh

dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001,

sedangkan rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp

300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba

fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima

tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir

tahun 2002.

Ayat (3)

Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan

berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan

netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena

Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang

sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena

Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau

memperoleh penghasilan yang digabung dengan

penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat

tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang

isteri sebesar Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus

delapan puluh ribu rupiah).

- 47 -

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah

dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak

kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan

Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang

dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi

tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang

tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya

ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan

tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya

memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang

sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan

tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau

anggota keluarga lainnya, maka besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A

adalah sebesar Rp 8.640.000,00 {Rp 2.880.000,00 +

Rp 1.440.000,00 + (3 x Rp 1.440.000,00)}. Sedangkan untuk

isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena

Pajak sebesar Rp 2.880.000,00. Apabila penghasilan

isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka

besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan

kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp

11.520.000,00 (Rp 8.640.000,00 + Rp 2.880.000,00).

Komentar Pribadi:

Saya+Isteri+3 Anak=

Rp.2.880+4xRp.1.440=

Rp. 8.640.000,-

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan menurut

keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal

bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B

berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak.

Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari

2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang

diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001

tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu)

anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan

wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan

mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter

serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap

tahunnya.

- 48 -

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak

dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang

tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai

hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat

dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa

manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi

pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan,

atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun, termasuk pembayaran dividen kepada

pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi

kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak

boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang

membagikannya karena pembagian laba tersebut

merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut

yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undangundang

ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau

dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan

pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti

perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya

premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk

kepentingan pribadi para pemegang saham atau

keluarganya.

Huruf c

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada

prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya

dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun

untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis

memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup

beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian

hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk

usaha bank, dan sewa guna usaha dengan hak opsi,

cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya

reklamasi untuk usaha pertambangan, maka

perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan

- 49 -

pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan

syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea

siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang

pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud

menerima penggantian atau santunan asuransi,

penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau

ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi

kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan

sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan

merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4

ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam

bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan

merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut

maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan

dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran

yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi

kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan

pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah

terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau

kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan

pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa

penyediaan makanan/minuman ditempat kerja bagi

seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang

merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan

sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat

pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian

dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian

seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput

karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan

yang sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan

merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh

dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat

terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada

pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada

dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan

- 50 -

dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang

jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka

berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi

kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai

biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang

saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada

badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) .

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh

tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp

2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan

sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai

pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap

sebagai dividen.

Huruf g

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian

bantuan, sumbangan dan warisan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,

yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena

Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari

Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang

dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata

dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk

agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri

yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan

sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang

menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada

tahun zakat tersebut dibayarkan.

Komentar Pribadi :

RASIALIS!!

Kristen bayar Perpuluhan

tidak boleh dipotong!!

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam

ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang

yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya

merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak

yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut

- 51 -

tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan

sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan

sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh

anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,

bukan merupakan pembayaran yang boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang

mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa

tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah

tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap

penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan

antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam

ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan

sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun

pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan

dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana

diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus

dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan

pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut

melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk

memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak

guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang

pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah

tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki

untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah

tersebut berkurang karena penggunaannya untuk

memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan

untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau

perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh

tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai

yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus

- 52 -

hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dari

pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi

yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya

perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak

pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak

tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan

ketentuan ini adalah:

a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa

manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode

garis lurus atau straight-line method); atau

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara

menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku

(metode saldo menurun atau declining balance method).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan

secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat

disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud

selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis

lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode

saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat

harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil

(small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan

dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp

100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun,

penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000,00

(Rp 100.000.000,00 ¸ 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan

Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp

150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4

(empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan

50% (lima puluh persen), maka penghitungan

penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku

Harga Perolehan 150.000.000,00

2000 50% 75.000.000,00 75.000.000,00

2001 50% 37.500.000,00 37.500.000,00

2002 50% 18.750.000,00 18.750.000,00

2003 Disusutkan

sekaligus

18.750.000,00 0

- 53 -

Ayat (3) dan ayat (4)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,

atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta

sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara

pro-rata. Namun berdasarkan persetujuan Direktur

Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan

pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan

harta tersebut mulai menghasilkan.

Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam

ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan

tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya

penghasilan.

Contoh 1.

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah

sebesar Rp 100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada

bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada

bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan

bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun

pajak 2001.

Contoh 2.

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli

2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00.

Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun.

Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh

persen), maka penghitungan penyusutannya adalah

sebagai berikut:

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku

Harga Perolehan 100.000.000,00

2000 ½ X 50% 25.000.000,00 75.000.000,00

2001 50% 37.500.000,00 37.500.000,00

2002 50% 18.750.000,00 18.750.000,00

2003 50% 9.375.000,00 9.375.000,00

2004 Disusutkan

sekaligus

9.375.000,00 0

Contoh 3.

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor

pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan

(panen) pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur

Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan

mulai tahun 2000.

Ayat (5)

- 54 -

Cukup jelas

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak

dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta

berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat

harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus

maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah

bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan

yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahpindahkan,

yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat

dari kayu untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidangbidang

usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan

gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diberikan

pengaturan tersendiri untuk peyusutan harta berwujud

yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena

pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun

dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka

penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih

antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan

berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau

penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan

pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya

penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta

tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak

yang bersangkutan.

Ayat (10)

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya

baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian,

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada

Direktur Jenderal Pajak agar Jumlah sebesar kerugian

tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian

asuransi tersebut.

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh

dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang

mengalihkan.

Ayat (11)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib

Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan

- 55 -

diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang

termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus

diikuti oleh Wajib Pajak.

Angka 8

Pasal 11 A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran

lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti

hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai) yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

diamortisasi dengan metode:

a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama

masa manfaat, atau;

b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun

dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa

buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang

menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa

manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak

tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas

pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk

memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam

melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan

amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan masa

manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud.

Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada

kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa

manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat

yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat

yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa

manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat

menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun

atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang

sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud

tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok

masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan

persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama

dengan persentase perbandingan antara realisasi

penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang

bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan

- 56 -

minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat

diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih

kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa

pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain,

maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan

sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain

minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil

alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut

diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan

jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan,

yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton

kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai

dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan

dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun

pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga

juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi

yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun

tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang

diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto

pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari

pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum

operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan

sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan

dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biayabiaya

operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai,

biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor

lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak

boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada

tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak

penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar

Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di

daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus

juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi

mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel,

PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain

dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan

penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut

adalah sebagai berikut:

- 57 -

Harga perolehan Rp 500.000.000,00

Amortisasi yang telah dilakukan

100.000.000/200.000.000 barel (50%) Rp

250.000.000,00

Nilai buku harta Rp 250.000.000,00

Harga jual harta Rp

300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar

Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan

jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai

penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib

Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil

dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus

menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak

semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan

menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi

yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas

dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk

menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya

penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha

atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Ayat (1)

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan

besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus.

Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya

dilakukan dalam hal-hal:

a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu

pembukuan yang lengkap, atau

b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak

ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa

berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan

memperhatikan kewajaran.

Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak

yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk

menghitung penghasilan neto.

- 58 -

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh

digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran

brutonya kurang dari jumlah Rp 600.000.000,00. Untuk

dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan

Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus

memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang

bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang

peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undangundang

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk

memudahkan penerapan norma dalam menghitung

penghasilan neto.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak

bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang

ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih

menyelenggarakan pembukuan.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan

dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau

dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi :

a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

kewajiban pencatatan atau pembukuan;

b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau

pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu

dilakukan pemeriksaan;

sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang

sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya

dapat dihitung dengan cara lain yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas

peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan

kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk

menyelenggarakan pembukuan.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

- 59 -

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib

Pajak orang pribadi

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp

250.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang:

5% X Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

25% x Rp100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00

(+)

Rp 53.750.000,00

Huruf b

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib

Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp

250.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang:

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30% x Rp 150.000.000,00 = Rp 45.000.000,00 (+)

Rp 57.500.000,00

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan

diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari

dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum

tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan

faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Menteri

Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang

mengatur tentang faktor penyesuaian tersebut.

Ayat (4)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk

penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp

5.050.000,00.

Ayat (5) dan ayat (6)

Contoh

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)) Rp 34.816.000,00

- 60 -

Pajak Penghasilan setahun:

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 9.816.000,00 = Rp 981.600,00 (+)

Rp 2.231.600,00

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3

bulan)

(3x30) ¸ 360 x Rp 2.231.600,00 = Rp 557.900,00

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada

Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang

dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang

tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana

diatur dalam ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri

tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan,

keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri

Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya

perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang

dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak.

Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu

yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang

dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan

antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas

kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut

dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk

penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini

menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau

pengertian ekuitas menurut standar akuntansi sedangkan

yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha

adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan

perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi,

dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri

menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi

kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap

penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha

yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan

berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh:

- 61 -

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40%

dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara

Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa

efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah

pajak sejumlah Rp100.000.000,00.

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang

menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar

penghitungannya.

Ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah

terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena

adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan

istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan

dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan

biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian,

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan

kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai

dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak

tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam

menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya

tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya

data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran

serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan

istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal

secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal

tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak

berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai

modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan

misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara

modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak

yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau

berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan

dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu

tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi

pemegang saham yang menerima atau memperolehnya

dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing

Agreement/APA) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak

dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar

produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa (related parties)

dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk

mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer

pricing oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara

Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat

mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang

- 62 -

dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada

kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan

kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak,

Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan

keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada

perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat

unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur

Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu

kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas

perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang

berada di wilayah yurisdiksinya.

Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi

karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang

lain yang disebabkan karena:

a. kepemilikan atau penyertaan modal;

b. adanya penguasaan melalui manajemen atau

penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa

di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi

karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat

hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal

sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara

langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen)

saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan

penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50%

(lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai

pemegang saham PT B secara tidak langsung

mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua

puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A,

PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa.

Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima

persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D

dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat

juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga

terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau

penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat

hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau

lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang

sama. Demikian juga hubungan antara beberapa

- 63 -

perusahaan yang berada dalam penguasaan yang

sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah,

ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah

saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak

tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam

garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam

tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa

dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja,

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan,

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi

ataupun badan yang merupakan induk, cabang,

perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau

terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan

pembayaran lain dengan nama apapun kepada

pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian

pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional

yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong

pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah

pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah,

tunjangan, dan honorarium, dan pembayaran lain

seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang

pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan

dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja

tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau

memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

- 64 -

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau

lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara

lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar

negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan,

honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Huruf c

Dana pensiun atau badan lain seperti badan

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang

membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua,

tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis

dengan nama apapun.

Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain

termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan

secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada

penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua,

penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Dalam pengertian badan termasuk organisasi

internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan

ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya

dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan

pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama

persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas

pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk

apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu

kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan

termasuk antara lain badan, badan pemerintah,

organisasi termasuk organisasi internasional,

perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya

yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang

diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga,

keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong

pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya

jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran

tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh

pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak

adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya

- 65 -

pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam

pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan

hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai

harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah

jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian

penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang

besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,

dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang

berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari

modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan

selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau

terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara

penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar

pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam

bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan

adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta adalah perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan

pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan

oleh koperasi dipotong pajak sebesar 15% (lima belas

persen) dan bersifat final. Atas penghasilan berupa bunga

simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang

- 66 -

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang

dibayarkan koperasi kepada anggotanya tidak dipotong

Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ayat (2)

Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan

dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk

menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan

penghasilan neto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan

penghasilan neto, Direktur Jenderal Pajak selain

memanfaatkan data dan informasi intern, dapat

memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak

yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya

angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri

dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000

Rp 50.000.000,00

dikurangi:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja

(Pasal 21) Rp 15.000.000,00

b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain

(Pasal 22) Rp 10.000.000,00

c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain

(Pasal 23) Rp 2.500.000,00

d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri

(Pasal 24) Rp 7.500.000,00 (+)

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000.00 (-)

Selisih Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap

bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp1.250.000,00

(Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang

meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2000, maka

besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri

- 67 -

setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp

2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah

tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan

ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk

bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut adalah

sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari

tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret 2001,

maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib

Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 adalah sebesar

angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp

1.000.000,00.

Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan

keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil,

sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai

dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya

angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap

bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama

dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan

pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak

dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut.

Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan

berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan

pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib

Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya

angsuran pajak yang harus

dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni

2001 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak

2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap

bulan sebesar Rp 2.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya

angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp

- 68 -

2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak

berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama,

lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak

sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh

Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin

diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang

pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan

ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan

wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya

angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi

kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh

penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan

usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

Penghasilan PT X tahun 2000 Rp 120.000.000,00

Sisa kerugian tahun sebelumnya

yang masih dapat dikompensasikan Rp

150.000.000,00

Sisa kerugian yang belum

dikompensasikan tahun 2000 Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001

adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran

Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 - Rp

30.000.000,00 = Rp 90.000.000,00.

Pajak Penghasilan terutang:

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 40.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 (+)

Rp 11.000.000,00

Apabila pada tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang

dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang

dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak

bulanan PT X tahun 2001 = 1/12 x Rp 11.000.000,00 = Rp

916.666,67 (dibulatkan Rp 916.666,00).

Contoh 2:

Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam

tahun 2000 Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur

dari mengontrakkan rumah selama 3 (tiga) tahun yang

dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp

72.000.000,00. Mengingat penghasilan yang tidak teratur

tersebut sekaligus diterima pada tahun 2000, maka

- 69 -

penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan

Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun

2001 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat

terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B

yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun

2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp

15.000.000,00.

Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh

karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat

disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00.

Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha,

misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan

Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran

bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan

dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun

berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberi

wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan

besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip

tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajaran

berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan

besarnya pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta

sebagai dasar penghitungan jumlah (besarnya) angsuran

pajak dalam tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu

diatur untuk menentukan besarnya angsuran pajak, karena

Wajib Pajak belum memasukkan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas

kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan,

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,

terdapat kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah

laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai

dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran

pajak dalam tahun berjalan.

Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat

bidang usaha atau Wajib Pajak tertentu termasuk Wajib

Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak

orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di

- 70 -

beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang

mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, yang

angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data atau

kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajaran.

Ayat (8)

Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang

bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran

pajak dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan dengan

jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas

negara, pertimbangan sosial, budaya, pendidikan,

keagamaan, dan kelaziman internasional, dengan Peraturan

Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban

membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

ini.

Ayat (9)

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), besarnya angsuran

pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu

yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat

usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang

elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat

perbelanjaan, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan

Menteri Keuangan. Angsuran pokok bagi Wajib Pajak

tersebut, merupakan pelunasan pajak yang terutang

untuk tahun pajak yang bersangkutan, sepanjang Wajib

Pajak tersebut tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan

yang bersifat final. Apabila Wajib Pajak tersebut juga

menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka

dalam menghitung pajaknya, seluruh penghasilannya

digunggungkan dan dikenakan Pajak Penghasilan

berdasarkan ketentuan umum, sedangkan pajak yang telah

dibayar merupakan kredit pajak.

Angka 15

Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar

negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem

pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban

perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap

di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib

membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan

yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

- 71 -

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib

dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang

melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri

selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif

sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan

dapat digolongkan dalam:

1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk

dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi

swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan

karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa

serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta;

2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau

kegiatan;

3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun;

4) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subjek

Pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp

100.000.000,00 kepada Wajib Pajak luar negeri, maka

Subjek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk

memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh

persen) dari Rp 100.000.000,00.

Sebagai contoh lain misalnya seorang atlit dari luar negeri

yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari

maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang,

maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan Pajak

Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar

negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu

penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi,

termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut

dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari

perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri

Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan

besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta halhal

lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak

tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar

negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia,

atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut

- 72 -

telah dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat

(2).

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari

bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar

20% (dua puluh persen).

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap

di Indonesia Rp17.500.000.000,00

Pajak Penghasilan:

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30% x Rp 17.400.000.000,00 = Rp 5.220.000.000,00 (+)

Rp 5.232.500.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak

setelah dikurangi pajak Rp12.267.500.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang

20% X 12.267.500.000 = Rp 2.453.500.000,00

Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak

sebesar Rp12.267.500.000,00 tersebut ditanamkan kembali

di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan,

maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar

negeri adalah bersifat final, namun atas penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang

pribadi atau badan luar negeri yang berubah status

menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,

pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga

potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian

kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk

bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. Pada tanggal 20

April 2001 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi

8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31

Agustus 2001.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang maka

status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri.

Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka

status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi

Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari

2001. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2001 atas

penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal

26 oleh PT B.

- 73 -

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak

Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa

Januari sampai dengan Agustus 2001, Pajak Penghasilan

Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas

penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat

dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam

negeri.

Angka 16

Pasal 31 A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam

undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan

diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib

Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan

yang hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap

kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar

diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu

dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari

maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk

mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik

melalui penanaman modal asing maupun penanaman

modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan

daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi

dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor.

Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk

mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang

banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka

pemerataan pembangunan.

Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama

6 (enam) tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak

berhak mengurangkan dari penghasilan neto sebesar 5%

(lima persen) dari jumlah realisasi penanaman.

Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk

menampung kemungkinan perjanjian dengan negaranegara

lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan

bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 31 B

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah

menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sektor

perbankan, usaha investasi, kesempatan kerja, dan makro

ekonomi. Hal tersebut terjadi terutama karena banyaknya utang

luar negeri dan dalam negeri (dalam valuta asing) yang

mengalami kenaikan drastis sebagai akibat terdepresiasinya

- 74 -

secara signifikan nilai rupiah terhadap mata uang dollar

Amerika Serikat. Dalam rangka upaya pemulihan kegiatan

perekonomian nasional Pemerintah perlu menempuh kebijakan

khusus restrukturisasi utang. Restrukturisasi tersebut dapat

dilakukan dalam bentuk pembebasan (sebagian atau seluruh)

utang, pengalihan harta untuk penyelesaian utang, dan

perubahan utang menjadi modal. Restrukturisasi utang yang

diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi tersebut,

perlu didorong dengan pemberian fasilitas perpajakan.

Pemberian fasilitas dimaksud sifatnya terbatas baik jenis

maupun jangka waktunya. Agar fasilitas tersebut dapat

dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak, terarah dan

terkendali sesuai dengan maksud dan tujuannya, fasilitas hanya

diberikan terhadap restrukturisasi utang yang dilakukan melalui

lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah, yaitu Satuan Tugas

Prakarsa Jakarta.

Ayat (1)

Fasilitas pajak yang diberikan masa berlakunya terbatas

hanya untuk tahun-tahun pajak 2000, 2001 dan 2002.

Adapun fasilitas pajak yang dimaksud adalah berupa

keringanan Pajak Penghasilan dalam bentuk :

a. pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran

Pajak Penghasilan yang terutang atas pembebasan utang

yang diberikan oleh kreditur;

b. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas

pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian

utang sepanjang harta tersebut dinilai sebesar nilai buku

pihak yang mengalihkan;

c. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas

perubahan utang menjadi penyertaan modal sepanjang

penyertaan modal tersebut dinilai sebesar utang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31 C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 32

Cukup jelas

- 75 -

Angka 19

Pasal 32 A

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan

perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat

hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hakhak

pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan

kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak

berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk

dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan

ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masingmasing

negara.

PASAL II

Cukup jelas

PASAL III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3985

Tags: UNDANG-UNDANG