You Are Here: Home - UNDANG-UNDANG - UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat

diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang

Nomor 9 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun

1999;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM

DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3566) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha

tetap, dan bentuk badan lainnya.

3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk

apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang

tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana

dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang

dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk

Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang

memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1

(satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga)

bulan takwim.

7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak

sama dengan tahun takwim.

8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu)

Tahun Pajak.

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam

Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan.

10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan

atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

11. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk

suatu Masa Pajak.

12. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan

untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

13. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau

bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik

Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan.

14. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus

dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan

biaya penagihan pajak.

21. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah

dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang

dikurangkan dari pajak yang terutang.

22. Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak

yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak

Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,

ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut,

ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau

terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak

yang terutang.

23. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang

pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk

memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu

hubungan kerja.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan

dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap

Tahun Pajak berakhir.

27. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan

lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran

penulisan dan penghitungannya.

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang

terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat

ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan

Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan

oleh Wajib Pajak.

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan

oleh Wajib Pajak.

32. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak

tertentu."

2. Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,

SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA

PEMBAYARAN PAJAK"

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor

Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha

selain yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2);

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha

dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak

orang pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara

jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan atau ayat (2).

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara

pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)

disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta di antara ayat (5) dan

ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga

keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka

Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

(1a) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan

untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan

bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib

menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia

dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang

pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua

puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3

(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat

memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf b untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan

secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai

penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun

Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak

yang terutang.

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas

waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau batas waktu

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diterbitkan Surat

Teguran.

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau

dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila

tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau

dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat

yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai

berikut:

"Pasal 4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan

menandatanganinya.

(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan

harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh

orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa

khusus.

(4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus

dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan

laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan

untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib

Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal

penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan

untuk Surat Pemberitahuan Tahunan harus diberikan juga

bukti penerimaan.

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui

Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman untuk penyampaian

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap

dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan."

7. Ketentuan Pasal 7 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1

(satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau

batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),

dikenakan

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan

sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

Pemberitahuan Tahunan.

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan terhadap Wajib

Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan."

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,

dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2

(dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun

Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak

belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat

Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi

lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah

pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian

Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal

pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi

sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai

adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap

ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan

dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan

sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya

tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran

jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak

yang kurang dibayar.

(4) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan

syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat

ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat

mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang

ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah

disampaikan, yang mengakibatkan:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar;

atau

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih

kecil; atau

c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau

d. jumlah modal menjadi lebih besar.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) beserta

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sendiri

oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud

disampaikan.

(6) Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir, dengan

syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan

pemeriksaan, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah

disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan

Keberatan atau Putusan Banding mengenai surat ketetapan

pajak tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal

yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan

atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan

Keberatan atau Putusan Banding tersebut."

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3)

disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu

saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling

lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak

atau Masa Pajak berakhir.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan

Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling

lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun

Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat

Pemberitahuan itu disampaikan.

(2a) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah

tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat

memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua

belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang

terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank

badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik

Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh

Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya

serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. "

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal

17C dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak

mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau

sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak

diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C.

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan

pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat

berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan. "

12. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2

(dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal

12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat

ketetapan pajak.

(2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang

terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa

jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka

Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang

yang semestinya."

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan

Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar;

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis

dan atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

dan atau bunga;

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang

Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;

f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi

tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur

Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat

ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan

Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan

huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak

atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan

diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f,

masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya

Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila

ditemukan data baru dan atau data yang semula belum

terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak

yang terutang.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus

persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari

Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur

Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(4) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh

delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang

dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10

(sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

15. Ketentuan Pasal 16 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 2

(dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal

16 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan

Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat

Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat

Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan.

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi

keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu

keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan

tersebut dianggap diterima. "

16. Ketentuan Pasal 17B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17B

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17B

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan

pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat

permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu

ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu

keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu)

bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat

diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai

dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

17. Di antara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu

Pasal 17C, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17C

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat

Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak

Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak

ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran

pajak."

18. Ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

(2) dihapus."

19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

(1) Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar

berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo

pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah

pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan

untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo

sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal

diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan

dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung

penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian

Surat Pemberitahuan dan ternyata penghitungan sementara

pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang,

maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari

saat berakhirnya kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan

pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1

(satu) bulan."

20. Ketentuan Pasal 20 diubah dan dijadikan ayat (2), dan ditambah 2

(dua) ayat yaitu ayat (1) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal

20 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai

dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3), ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan dalam

hal:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan

atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan

yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan

membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak

ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

21. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas

barang-barang milik Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi

berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak

mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu

penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan

atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan

barang dimaksud;

c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan

dan penyelesaian suatu warisan.

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua)

tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk

membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan

penundaan pembayaran.

(5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara

resmi, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat

Paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran

jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka

waktu penundaan pembayaran."

22. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,

denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa

setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun

Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik

langsung maupun tidak langsung;

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)."

23. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ayat (1) dan ayat (3)

dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

(1) dihapus.

(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1)

dan Pasal 26;

c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang

berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

(3) dihapus."

24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya

penghapusan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."

25. Ketentuan Pasal 25 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau

jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi

menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasanalasan

yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap

sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh

pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau

tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat

menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan

keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan

keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar

pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau

pemungutan pajak.

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

pajak dan pelaksanaan penagihan pajak."

26. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, dan

ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai

berikut:

"Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya

kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai

keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan

tata usaha negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang

jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,

dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.

(4) dihapus.

(5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang."

27. Ketentuan Pasal 27A diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah

2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan

Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27A

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding

diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak

sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan

pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan

kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya

Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga

diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan

atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan

Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan

Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian

atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan bayar dan

pemberian imbalan bunga diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan."

28. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia,

wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan

pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan

menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang

pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan

dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,

satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa

Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh

Menteri Keuangan.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan

dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku,

harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan

mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,

serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung

besarnya pajak yang terutang.

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata

uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak

setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari

data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau

penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar

untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk

penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan

pajak yang bersifat final.

(10) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan

dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi

yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan.

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu

di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak

orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak

badan.

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

29. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus

memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan

Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada

Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,

atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat

oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban

untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk

keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

30. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan."

31. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan di antara

ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a),

sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib

Pajak diwakili, dalam hal:

a. badan oleh pengurus;

b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau

badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;

c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli

warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta

peninggalannya;

d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam

pengampuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas

pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat

membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa

mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin

untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang

tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa

dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

(3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata

mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan

atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.”

32. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan

Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng

atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti

bahwa pajak telah dibayar."

33. Ketentuan Pasal 34 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3)

disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya

oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau

saksi ahli dalam sidang pengadilan.

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan

kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang

memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak

kepada pihak yang ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara

pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan

Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri

Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada

pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,

keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan

keterangan yang diminta tersebut."

34. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal

36 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi

berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang

tidak benar.

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang

pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan

Keputusan Menteri Keuangan."

35. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu

Pasal 36A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36A

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak

tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku

sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang

bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

36. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi

berupa bunga, denda, dan kenaikan, diatur dengan Peraturan

Pemerintah."

37. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya

tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

38. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2; atau

b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29; atau

e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,

tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,

catatan, atau dokumen lainnya; atau

g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2

(dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di

bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung

sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan

tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa

hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan

permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon

dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak."

39. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta

rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya

atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan

orang yang kerahasiaannya dilanggar."

40. Ketentuan Pasal 41A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41A

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41A

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib

memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan

sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi

keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

41. Ketentuan Pasal 41B diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41B

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

42. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan

atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada

huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

di bidang perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut

hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku."

43. Di antara Pasal 47 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal

47A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47A

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum

diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1994."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 126

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UMUM

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang

menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan

sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada

prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undangundang

pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan

umum dan tata cara perpajakannya.

2. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang

Nomor 9 Tahun 1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum

tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan

perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan Pemerintah. Selain itu harapan

masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih,

tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam

Undang-undang ini.

3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini

tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme

pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak

tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan Undang-undang

ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan

yang lain.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan

pembangunan nasional;

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai

pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat

Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan

pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan

ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment),

sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat

dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami

oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan

besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan

melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu

membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan

harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang

Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan

kepada aparat bawahannya.

Dalam Undang-undang ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan

aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan

penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan

masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain

pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa

maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan

kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang

perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut:

a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan

pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;

b. menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara

merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong

pembangunan di daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau

terlambat perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan

pendayagunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan

penerimaan pajak dalam jangka panjang;

c. menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil

olahan, dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;

d. menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan

pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian

masyarakat dari kemiskinan;

e. menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan,

dan teknologi;

f. menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan

hidup;

g. menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan

h. menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan

bersih, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan

dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan,

peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang

berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2

Ayat (1)

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem "self assessment" wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk

dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan

Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita

kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis

berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib

Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain

daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan

administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen

perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok

Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan

Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada

kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sedangkan bagi Pengusaha badan, kewajiban melaporkan usahanya

tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan

usaha dilakukan.

Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang

mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor

Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan

untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya,

juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha

Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu,

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal

Pajak selain yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2), sebagai

tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu

Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di

beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai

toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak

memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan

usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat

dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh

Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau

Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (5)

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok

Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya,

karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban

mengenakan pajak terutang. Permohonan penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan

tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib

Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Angka 4

Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak

lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

- penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek

pajak;

- harta dan kewajiban;

- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1

(satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan

perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk

melaporkan tentang:

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan

sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain

dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut

dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi

formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap

sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang

mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir

Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan

oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau

oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak

untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pembayaran pajak maupun penyelesaian pembukuannya.

Bagi Wajib Pajak tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan, diperkenankan untuk melaporkan beberapa

Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan ternyata tidak

dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan

atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (3) huruf b karena luasnya

kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan

keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan

memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan,

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh

perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan

paling lama 6 (enam) bulan.

Ayat (5)

Untuk mencegah usaha penghindaran diri dan atau perpanjangan

waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak

yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat

Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang

berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib

Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan

tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan

penghitungan sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran

surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5a)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan

batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan

Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan

diberikan Surat Teguran.

Ayat (6)

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib

Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam

rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta

pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurangkurangnya

memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah

Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan

kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib

Pajak orang pribadi.

Untuk Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus

dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan

laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurangkurangnya

memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak

Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah

kekurangan atau kelebihan pajak.

Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan keterangan dan

dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat

keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan

penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor

dan Surat Setoran Pajak.

Ayat (7)

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya

adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat

Pemberitahuan. Dengan demikian apabila Surat Pemberitahuan

disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi

ketentuan yang diharuskan, maka Surat Pemberitahuan tersebut

dianggap tidak disampaikan.

Ayat (8)

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan

menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi

atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan

Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang

pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah

Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan tertentu

diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat

hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian

tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar,

Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut

pengelolaannya, yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu cara

lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan

Surat Pemberitahuannya selain melalui Kantor Pos secara tercatat.

Oleh karena itu, cara lain perlu diatur dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak.

Ayat (3)

Tanda bukti dan tanggal pengiriman penyampaian Surat

Pemberitahuan melalui Kantor Pos merupakan bukti penerimaan,

sepanjang Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap yaitu

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1), ayat (1a), dan ayat (6).

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk

menjaga disiplin Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang dalam batas

waktu yang ditentukan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,

maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan

Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (2)

Menteri Keuangan berwenang menetapkan Wajib Pajak tertentu

untuk tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya Wajib Pajak Non

Efektif dan Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya di

bawah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang

dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk

melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2

(dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak

atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum

mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan

mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak,

atau wakil, atau kuasa, atau pegawai, atau diterima oleh anggota

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, di satu pihak dipandang

cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan

Surat Pemberitahuannya apabila terdapat kesalahan, di lain pihak

masih tersedia cukup waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk

memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap

pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak sebelum batas waktu

daluwarsa terlampaui.

Ayat (2)

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan

sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang

dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari

jumlah semula.

Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan

tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) per bulan.

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut,

dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya

pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah

dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan

kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya

terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua)

kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya tidak

akan dilakukan penyidikan.

Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya

penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka

kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib

Pajak yang bersangkutan.

Ayat (4)

Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum

menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang

telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih

diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran

pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat

berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan

Masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan

tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau

c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau

d. jumlah modal menjadi lebih besar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Terhadap Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang

mengakibatkan rugi fiskal berbeda dengan ketetapan pajak yang

diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan

banding, masih terbuka kesempatan bagi Wajib Pajak untuk

melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun berikutnya walaupun telah melewati jangka

waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Tahun Pajak atau

Bagian Tahun Pajak dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum

melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan

dengan Surat Pemberitahuan tersebut.

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

a. PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang

menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar

Rp100.000.000,00.

Terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan

pemeriksaan,dan pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat

ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar

Rp50.000.000,00.

Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan

keberatan pada tanggal 16 Maret 2006. Pada tanggal 10

November 2006 diterbitkan Keputusan Keberatan yang

menetapkan rugi fiskal PT A tahun 2002 menjadi

Rp110.000.000,00.

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang

menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00

Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 Rp100.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

Tanggal 21 November 2006 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan menurut

Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi:

Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000,00

Rugi menurut Keputusan Keberatan Rp110.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 90.000.000,00

b. PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 Maret 2003 yang

menyatakan rugi fiskal, tetapi tidak lebih bayar, sebesar

Rp150.000.000,00.

Atas Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan, dan

pada tanggal 16 Januari 2006 diterbitkan surat ketetapan pajak

yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp100.000.000,00.

Atas surat ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan

keberatan pada tanggal 16 Maret 2006.

Pada tanggal 10 November 2006 diterbitkan Surat Keputusan

Keberatan yang menolak keberatan Wajib Pajak.

Terhadap Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak mengajukan

banding pada tanggal 22 Desember 2006. Pada tanggal 18 Mei

2007 diterbitkan Putusan Banding yang menambah rugi Wajib

Pajak menjadi Rp160.000.000,00.

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 pada tanggal 26 Maret 2004 yang

menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar Rp250.000.000,00

Kompensasi kerugian menurut Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002 Rp150.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp100.000.000,00

Tanggal 21 Juli 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2003 tersebut dilakukan pembetulan menurut

Pasal 8 ayat (6), sehingga menjadi:

Penghasilan Neto sebesar Rp250.000.000,00

Rugi menurut Putusan Banding Rp160.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 90.000.000,00

Angka 9

Pasal 9

Ayat (1)

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk

suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan

dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat

terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Keterlambatan dalam

pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakannya sanksi

administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran pajak

yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus

dibayar lunas paling lambat tanggal dua puluh lima bulan ketiga

setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir sebelum Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan itu disampaikan.

Misalnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus

disampaikan pada tanggal 31 Maret, kekurangan pembayaran pajak

yang terutang atau setoran akhir harus sudah dilunasi paling lambat

tanggal 25 Maret, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan disampaikan.

Ayat (2a)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran

atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga

tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

– Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2002 sejumlah

Rp10.000.000,00 sebulan

– Angsuran Masa Pajak Mei Tahun 2002 dibayar tanggal 18 Juni

2002 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2002

– Tanggal 15 Juli 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak

– Sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan

= 1 x 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat

memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran

Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh

tempo pembayaran telah ditentukan.

Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama

12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benarbenar

sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Angka 10

Pasal 10

Ayat (1)

Direktorat Jenderal Pajak tidak diperbolehkan menerima setoran

pajak dari Wajib Pajak. Semua penyetoran pajak-pajak negara,

harus disetorkan ke kas negara melalui tempat-tempat pembayaran

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti Kantor Pos dan atau

bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah

atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Dengan usaha memperluas tempat pembayaran pajak yang mudah

dijangkau oleh Wajib Pajak, dimaksudkan untuk mempermudah

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus

menghindarkan adanya rasa keengganan dalam melaksanakan

pembayaran pajak.

Ayat (2)

Dengan adanya penentuan tata cara pembayaran pajak, penyetoran

pajak, dan pelaporannya yang diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan demikian juga mengenai tata cara mengangsur dan

menunda pembayaran pajak, diharapkan akan dapat mempermudah

pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

Angka 11

Pasal 11

Ayat (1)

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih

lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang

terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak

seharusnya terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali

kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut

tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi

semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya,

kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu

dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih,

baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (2)

Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan

menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh

Direktur Jenderal Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan

tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;

c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C, dihitung sejak

tanggal penerbitan;

sampai dengan saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

diterbitkan.

Ayat (3)

Untuk terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib

Pajak dengan kecepatan pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak,

ayat ini menentukan bahwa atas setiap kelambatan dalam

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu

seperti tersebut dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak yang

bersangkutan diberikan imbalan oleh Pemerintah berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka

waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat dilakukan pembayaran,

yaitu saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 12

Ayat (1)

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang

dapat dikenakan pajak, namun untuk kepentingan administrasi

perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh

pihak ketiga;

b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang

dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain

atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah;

c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa

pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan

Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara

melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau

bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Undang-undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak

berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua

Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan

suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu

yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat

Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak

dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah

menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara

benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan,

kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat

keputusan dari administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau

berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak

benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang

sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya

pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Angka 13

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini dipersamakan kekuatan

hukumnya dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal

penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas

Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena:

- penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang

dibayar karena terdapat salah tulis dan atau salah hitung;

- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar.

Untuk jelasnya cara penghitungannya diberikan contoh sebagai

berikut:

1. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2002

yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2003 setelah dilakukan

penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan

Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas

kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan

Pajak pada tanggal 13 Juni 2003 dengan penghitungan sebagai

berikut:

– Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Rp1.000.000,00

– Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 = Rp 60.000,00 (+)

– Jumlah yang harus dibayar Rp1.060.000,00

2. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

dibayar:

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2002 setiap bulan sebesar

Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Bulan

Juni 2002, dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan

Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2002 dengan

penghitungan sebagai berikut:

- Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25

bulan Juni 2002 = Rp60.000.000,00

- Bunga=3 x 2% xRp60.000.000,00= Rp3.600.000,00(+)

- Jumlah yang harus dibayar = Rp63.600.000,00

Ayat (4)

Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan kegiatan usahanya

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka ia telah

melanggar kewajibannya dengan itikad tidak baik dan melalaikan

kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu selain

harus menyetor pajak terutang dengan tidak diperkenankan

memperhitungkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak juga

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)

dari Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

ditetapkan bahwa Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha

Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari

pemungutan pajak yang tidak semestinya, dan oleh karena itu

terhadapnya dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Demikian

pula terhadap Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur

Pajak tetapi tidak melaksanakan, tidak selengkapnya mengisi Faktur

Pajak, atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu,

dikenakan sanksi yang sama.

Angka 14

Pasal 15

Ayat (1)

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau

telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya

sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar, atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak

Nihil ditetapkan lebih rendah, Direktur Jenderal Pajak

berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat

terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau

Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi

atas ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan

ketetapan pajak. Dengan perkataan lain Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum

didahului dengan penerbitan ketetapan pajak. Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat

adanya data baru (novum) dan atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang

dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu maka

setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat

telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang

semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang

semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui

kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan

mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung

besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum

diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat

Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam

pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan data yang semula belum

terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu

yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang

terutang, yang:

a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan

beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak

tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain

secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan

fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah

pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam Surat

Pemberitahuan atau mengungkapkan pada waktu pemeriksaan, akan

tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan

cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin

menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar

sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang

seharusnya, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang

semula belum terungkap, misalnya:

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan tertulis

adanya biaya iklan Rp10.000.000,00 sedangkan sesungguhnya

biaya tersebut terdiri dari Rp5.000.000,00 biaya iklan di media

masa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau

hadiah.

Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak

mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak

melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau

hadiah, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara

benar, maka data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau

hadiah tersebut adalah tergolong data yang semula belum

terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan atau laporan keuangan

disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa

disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang

dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan

semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut,

sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan

dimaksud.

Dalam pengelompokan tersebut sesungguhnya terdapat

kesalahan, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam

kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 namun

dikelompokkan ke dalam kelompok 2.

Oleh karena pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak

mengungkapkan perincian yang dimaksud maka tidak dilakukan

koreksi atas kesalahan pengelompokan harta tersebut, dan

sebagai akibatnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung

secara benar. Apabila kemudian diketahui adanya kesalahan,

maka data pengelompokan harta tersebut adalah data yang

semula belum terungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang

dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh

Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan Faktur Pajak. Barangbarang

tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya

dan

sebagian yang lain tidak mempunyai hubungan langsung.

Seluruh Faktur Pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan

oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak

mengungkapkan perincian penggunaan barang tersebut dengan

benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak

Masukan tersebut, dan sebagai akibatnya Pajak Pertambahan

Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, maka

apabila kemudian diketahui adanya data atau keterangan tentang

kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai

hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau

keterangan tersebut merupakan data yang semula belum

terungkap.

Ayat (2)

Dalam hal setelah diterbitkan ketetapan pajak ternyata masih

ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang

belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, maka atas

pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang

dibayar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan, ditambah sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan

persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, meskipun

jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)

dilampaui.

Angka 15

Pasal 16

Ayat (1)

Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan dalam

rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga

apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi

dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.

Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung

persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau

kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena

kesalahan atau kekeliruan adalah:

- surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil;

- Surat Tagihan Pajak;

- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan;

- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi;

- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

yang tidak benar.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada

kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

a. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa

nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan

pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh

tempo;

b. Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan

dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian

suatu bilangan;

c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam

penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma

Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi

administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak,

kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun

berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

Pengertian membetulkan dalam ayat ini dapat berarti menambah

atau mengurangkan atau menghapuskan, tergantung pada sifat

kesalahan dan kekeliruannya.

Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan dalam Surat Keputusan Pembetulan tersebut,

Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada

Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat

melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Ayat (2)

Guna memberikan kepastian hukum, terhadap permohonan

pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam

batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlewati dan Direktur

Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, permohonan Wajib

Pajak dianggap dikabulkan untuk hal-hal yang dimohonkannya.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai

dengan permohonan Wajib Pajak. Atas hal-hal yang dianggap

dikabulkan tidak dapat lagi dimohonkan pembetulan.

Angka 16

Pasal 17B

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17C harus diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12

(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap,

dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Untuk kegiatan tertentu yaitu ekspor dan penyerahan Barang Kena

Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan

Nilai, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak. Permohonan dapat disampaikan dengan cara

mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat

tersendiri.

Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat

Ketetapan Pajak Nihil.

Ayat (2)

Dengan batas waktu tersebut dalam ayat (1) dimaksudkan untuk

memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak

atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga bila batas waktu tersebut

dilewati dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu

keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain

itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib

administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak terlambat menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka kepada Wajib Pajak diberikan

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

sampai dengan saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan,

bagian dari bulan dihitung satu bulan.

Angka 17

Pasal 17C

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian

harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak paling lambat:

a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;

b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai;

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat

Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat

disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan

atau dengan surat tersendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu antara lain:

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi penyampaian Surat

Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak;

2. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian;

3. Penghitungan jumlah peredaran usaha dan pajaknya mudah

diketahui karena berkaitan dengan aturan Pemerintah lainnya,

seperti peredaran usaha dan Pajak Pertambahan Nilai atas

produsen rokok diketahui dari pelaksanaan cukai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah melakukan pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian

pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Surat ketetapan

pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak

Nihil.

Ayat (5)

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan

pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut

diberikan contoh sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan

– Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan

kelebihan pajak sebesar Rp80.000.000,00.

– Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000.000,00

b. Kredit pajak, yaitu:

– Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00

– Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00

– Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan

sebagai berikut:

– Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000.000,00

Kredit Pajak:

– Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp20.000.000,00

– Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp40.000.000,00

– Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp90.000.000,00 (+)

Rp150.000.000,00

– Jumlah Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp80.000.000,00 (-)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp70.000.000,00

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp30.000.000,00

Sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 100% Rp30.000.000,00 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp60.000.000,00

2) Pajak Pertambahan Nilai

– Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp60.000.000,00.

– Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00

b. Kredit pajak, yaitu:

– Pajak Masukan Rp150.000.000,00

– Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan

penghitungan sebagai berikut:

– Pajak Keluaran Rp 100.000.000,00

– Kredit Pajak:

– Pajak Masukan Rp 150.000.000,00

– Jumlah Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp 60.000.000,00(-)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp90.000.000,00 (-)

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp10.000.000,00

- Sanksi administrasi kenaikan 100% Rp10.000.000,00 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp20.000.000,00

Angka 18

Pasal 18

Ayat (1)

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,

merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk

melakukan penagihan pajak.

Ayat (2)

dihapus.

Angka 19

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang

masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan

tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan

Banding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo

pembayaran atau terlambat dibayar. Untuk jelasnya cara

penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan.

Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak

yang dikreditkan) Rp100.000,00. Surat ketetapan pajak

diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling

lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar sejumlah

Rp60.000,00 pada tanggal 1 November 2002. Sampai pada

tanggal batas waktu pembayaran terakhir (9 November 2002)

sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak.

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak

oleh Direktur Jenderal Pajak dengan penghitungan sebagai

berikut:

Pajak terutang Rp100.000,00

Dibayar pada waktunya Rp

60.000,00

Kurang dibayar Rp

40.000,00

Bunga dihitung satu bulan = 1 x 2% x Rp40.000,00 = Rp

800,00

Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20

November 2002. Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat

Tagihan Pajak.

Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan

=

1 x 2% x Rp100.000,00 = Rp2.000,00.

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar.

Dasarnya sama dengan contoh nomor 1.

Dibayar sejumlah Rp60.000,00 pada tanggal 20 November 2002.

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Bunga terutang dihitung satu bulan =

1 x 2% x Rp100.000,00 = Rp2.000,00.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar

sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai

dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak

memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan

dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut

dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah

tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis

pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 21

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen

yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang

milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada

kreditur lain.

Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada

Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur

lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di

muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 22

Ayat (1)

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi

kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih

lagi.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 (sepuluh) tahun

apabila:

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Teguran dan

menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak

melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh

tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan

penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh

tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh

Direktur Jenderal Pajak.

- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan.

Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur

Jenderal Pajak.

- Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang

pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung

sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan

terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu

daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan

ketetapan pajak tersebut.

Angka 23

Pasal 23

Ayat (1)

dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

dihapus

Angka 24

Pasal 24

Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan

menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi

antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak

mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah

selesai proses pailitnya, Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi

sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan telah

daluwarsa. Melalui cara ini akan dapat diperkirakan secara efektif

besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Angka 25

Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak,

dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana

mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari

ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undangundang

perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau

pemungutan pajak.

Perkataan "suatu" pada ayat ini dimaksudkan bahwa satu keberatan

harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak,

misalnya:

Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995 dan Tahun Pajak 1996

keberatannya harus diajukan masing-masing dalam satu surat

keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan

dua buah surat keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3

(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak

mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan

surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak

dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan

Wajib Pajak (force mayeur), maka tenggang waktu selama 3 (tiga)

bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang

oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pejabat Direktorat

Jenderal Pajak atau oleh Kantor Pos berfungsi sebagai tanda terima

surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat

keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian keberatan

dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat

keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya, maka batas waktu

penyelesaian keberatan dihitung sejak diterimanya surat berikutnya

yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan

yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar

pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah

ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk

memenuhi permintaan tersebut di atas.

Ayat (7)

Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran

pajak melalui pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan

tidak menghalangi tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan

lelang.

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak

dengan dalih mengajukan keberatan, untuk tidak melakukan

kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan, sehingga dapat

dicegah terganggunya penerimaan negara.

Angka 26

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

dihapus

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 27A

Ayat (1)

Imbalan bunga hanya diberikan berkenaan dengan Keputusan

Keberatan atau Putusan Banding yang menyangkut Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan.

Ayat (2)

Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat

Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4)

dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Pengurangan atau penghapusan dimaksud merupakan akibat dari

adanya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atas Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan tersebut, yang menerima sebagian atau seluruh

permohonan Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode

pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah

penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode

pembukuan misalnya dalam penerapan:

a. Stelsel pengakuan penghasilan;

b. Tahun buku;

c. Metode penilaian persediaan;

d. Metode penyusutan dan amortisasi

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan

biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya

diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan

penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan

penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian

pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode

lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti Build Operate

and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan

atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan,

bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu,

serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah

dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi

atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang

tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan

pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni,

penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat

diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan

pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan

penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu

besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan

mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu

untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas

harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus

meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.

Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan

seluruh pembelian dan persediaan.

2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak

yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari

penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan

amortisasi.

3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas

(konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan

dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6)

Pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat

asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya

dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya

(metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode

penilaian persediaan dan sebagainya. Namun demikian, perubahan

metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan

metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak

sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan

menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta

akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan

dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari

kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode

pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya

dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan

aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh:

Wajib Pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan

garis lurus atau straight line method. Dalam tahun 2003 Wajib Pajak

bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan

menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining

balance method.

Untuk keperluan tersebut, Wajib Pajak harus minta persetujuan

terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan

sebelum dimulainya tahun buku 2003 dengan menyebutkan alasanalasan

dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari

perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya

jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak, oleh karena itu

perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur

Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun takwim (tahun kalender)

kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim.

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun takwim, maka penyebutan Tahun Pajak yang

bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6

(enam) enam bulan pertama atau lebih.

Contoh:

a. Pembukuan 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2003, tahun

pajaknya adalah tahun 2002.

b. Pembukuan 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 September 2003,

tahun pajaknya adalah tahun 2003.

Ayat (7)

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26.

Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan

tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak

lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga

jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau

nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah

Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena

Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara

atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundangundangan

perpajakan menentukan lain.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan

bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka

yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan

pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto,

pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak

Penghasilan.

Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan

objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil

pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia,

dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan

mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau

pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera

disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan bukubuku,

catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang

mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 29

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang

melakukan pemeriksaan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan;

pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di

tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup

pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun

tahun berjalan.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk

terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut

pajak atau pemotong pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan

kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran

Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan

kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau

kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan:

a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan

dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan

Pemeriksaan Lengkap;

b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan

kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup

pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang

dinamakan Pemeriksaan Sederhana.

Selain itu, Pemeriksaan Sederhana dapat juga dilakukan untuk

tujuan lain diantaranya:

- menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan

Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21;

- mengukuhkan atau mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak;

- memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Ayat (2)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas

identitasnya, oleh karena itu harus memiliki tanda pengenal

pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta

memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas

pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan

kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang

cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam

menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan

jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif

serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada

bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pengujian tingkat

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperlihatkan

dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen

dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan

dengan perolehan penghasilan atau kegiatan usaha.

Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang

diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak dengan dalih

untuk menghindarkan diri, berdasarkan ayat ini petugas pemeriksa

diperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang menurut

dugaan petugas digunakan sebagai tempat penyimpanan buku-buku,

catatan-catatan dan dokumen-dokumen tersebut.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga

pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain

yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat

ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditidakan.

Angka 30

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 32

Ayat (1)

Dalam Undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil

untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

terhadap badan, badan dalam pembubaran , warisan yang

belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada

dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan

siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak

dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum

tersebut.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak yang diatur

dalam Undang-undang ini bertanggungjawab secara pribadi atau

secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak

apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan

bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan

tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau

secara renteng.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak

untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah

perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan

materiil serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan

kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka

menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang

menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek,

dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum

namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian

maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus.

Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang

saham mayoritas atau pengendali.

Angka 32

Pasal 33

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa.

Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen

barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran

pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut

tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau

penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan

pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Angka 33

Pasal 34

Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan

tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan

Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak;

b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;

c. dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang

bersifat rahasia;

d. dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu

pelaksanaan undang-undang perpajakan, adalah sama dengan

petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan

kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain lembaga negara atau

instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di

bidang keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat

diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang

bersifat umum tentang perpajakan.

Ayat (3)

Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan,

penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan

instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak

tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus

dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan

nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk

memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara

terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri

Keuangan.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah

perpajakan, demi kepentingan peradilan Menteri Keuangan

memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada

pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim ketua sidang.

Ayat (5)

Maksud dari ayat ini adalah merupakan pembatasan dan penegasan,

bahwa keterangan perpajakan yang diminta tersebut adalah hanya

mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau

peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas

pada tersangka yang bersangkutan.

Angka 34

Pasal 36

Ayat (1)

Dapat saja terjadi dalam praktek, bahwa sanksi administrasi yang

dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak

dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak

memahami peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi

administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah

ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur

Jenderal Pajak.

Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan

berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau

membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib

Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi

persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada

waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 36A

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan

meningkatkan kemampuan petugas pajak maka terhadap petugas pajak

yang menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan

Undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan

kerugian negara, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Angka 36

Pasal 37

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat

berubah-ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang

kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan

Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan

bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan,

sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan.

Angka 37

Pasal 38

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib

Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak

pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau

tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan

pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya

kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak

hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan

tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Angka 38

Pasal 39

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang

dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat

pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Ayat (2)

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang

perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana

di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya

menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan,

dikenakan pidana lebih berat, ialah dilipatkan 2 (dua) dari ancaman

pidana yang diatur dalam ayat (1).

Ayat (3)

Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib

Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian

Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan atau

kompensasi pajak yang tidak benar, sangat merugikan negara. Oleh

karena itu percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan

delik tersendiri.

Angka 39

Pasal 41

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak

akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam

memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka

pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka perlu adanya sanksi

pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan

terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan menurut ayat ini adalah dilakukan

karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang

mengindahkan, sehingga kewajiban untuk merahasiakan,

keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang

dilindungi oleh undang-undang perpajakan dilanggar. Atas kealpaan

tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang

dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat

dibanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena

kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk

tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah

menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib

Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Angka 40

Pasal 41A

Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak

ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud

dalam pasal ini.

Angka 41

Pasal 41B

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan misalnya menghalangi

Penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan bahan bukti dan

sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dikenakan sanksi

pidana.

Angka 42

Pasal 44

Ayat (1)

Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri

tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 43

Pasal 47A

Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka

mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk

tahun pajak 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1994.

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3984

Tags: UNDANG-UNDANG